Sumitro Djojohadikusumo: Begawan Ekonomi yang Terjebak dalam Panggung Politik
Nama Sumitro Djojohadikusumo tercatat sebagai salah satu tokoh ekonomi paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Di dunia akademik, ia dikenal sebagai guru besar yang melahirkan banyak ekonom andal. Pemikirannya menjadi rujukan, baik di dalam maupun luar negeri. Tak heran jika ia mendapat julukan "Begawan Ekonomi".
Namun perjalanan hidup Sumitro tidak hanya diwarnai keberhasilan. Di ranah politik, langkahnya penuh lika-liku. Ia pernah tersingkir dari lingkaran kekuasaan, dicap sebagai pemberontak pada era pemerintahan Soekarno, bahkan harus menjalani kehidupan di luar negeri akibat pergolakan politik yang terjadi saat itu.
Kisah Sumitro menunjukkan bahwa kepakaran ekonomi dalam sistem yang berlandaskan kepentingan politik sering kali tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Pergantian rezim, tarik-menarik kepentingan partai, dan pertarungan kelompok elit membuat kebijakan ekonomi kerap berubah mengikuti arah kekuasaan, bukan berdasarkan kebutuhan rakyat.
Hingga hari ini, kondisi tersebut masih dapat disaksikan. Berbagai ekonom datang silih berganti menawarkan solusi. Pemerintah berganti, kabinet berganti, strategi ekonomi berganti. Namun persoalan mendasar seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, utang negara, pengangguran, hingga ketergantungan pada investasi asing tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Fakta ini menunjukkan bahwa akar persoalan bukan sekadar siapa ekonomnya, melainkan sistem yang digunakan untuk mengatur kehidupan ekonomi. Selama ekonomi dibangun di atas fondasi kapitalisme yang menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama, maka kesejahteraan rakyat akan terus berbenturan dengan kepentingan pemilik modal.
Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Dalam sistem ekonomi Islam, negara berfungsi sebagai pengurus urusan rakyat, bukan sekadar regulator pasar. Sumber daya alam yang menjadi kebutuhan publik seperti tambang, minyak, gas, hutan, dan energi dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi swasta atau asing.
Islam juga melarang praktik riba yang selama ini menjadi salah satu penyebab ketergantungan negara terhadap utang. Distribusi kekayaan diatur agar tidak beredar hanya di kalangan orang-orang kaya. Negara wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Sejarah mencatat bahwa penerapan ekonomi Islam dalam institusi Khilafah pernah melahirkan masa-masa kemakmuran yang panjang. Baitul Mal mampu mengelola pemasukan negara dari berbagai sektor syar'i sehingga kesejahteraan tidak bergantung pada pajak yang mencekik rakyat ataupun utang berbunga.
Karena itu, jika hari ini bangsa terus menghadapi persoalan ekonomi yang berulang meski telah berganti banyak tokoh dan pakar, maka sudah saatnya perhatian diarahkan pada akar masalahnya, yaitu sistem yang digunakan. Dalam pandangan Islam, solusi tuntas bukan sekadar mengganti orang atau kebijakan, tetapi mengganti sistem kapitalisme dengan sistem ekonomi Islam yang diterapkan secara menyeluruh dalam institusi Khilafah.
Hanya dengan penerapan syariat Islam secara kaffah, pengelolaan kekayaan dapat dilakukan secara adil dan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada seluruh warga.
#SumitroDjojohadikusumo #EkonomiIndonesia #SejarahIndonesia #PemikiranEkonomi #KrisisEkonomi #KapitalismeGagal #EkonomiIslam #SistemEkonomiIslam #SyariahKaffah #Khilafah #IslamSolusi #IslamRahmatanLilAlamin #PolitikDanEkonomi #KesejahteraanRakyat #UmatButuhPerubahan #AfifahDemolisher
No comments:
Post a Comment